DPRD Muarojambi Terima LKPJ Bupati tahun 2016

SENGETI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Kabupaten Muarojambi menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Muarojambi tahun 2016, LKPJ diterima dalam acara Rapat paripurna yang digelar Kamis (6/4) di ruang sidang utama di Bukit Cinto Kenang Sengeti.

Rapat Paripurna ini langsung dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Muarojambi Salmah Mahir SE yang didampingi oleh Waka 1 Edison SE dan Waka 2 Fahmi Mai,  anggota dewan dari seluruh fraksi yang ada.

Dalam sambutannya Salmah mahir mengatakan bahwa kegiatan ini diadakan sebagai bukti kepatuhan eksekutif dan Legislatif terhadap peraturan pemerintah, Rapat Paripurna ini digelar untuk melakukan hak pengawasan terhadap kinerja pihak Eksekutif. "Rapat paripurna ini merupakan hak DPRD Muarojambi untuk mengawasi kinerja SKPD selama 1 tahun ini,  setelah LKPJ ini diterima maka kami akan melakukan evaluasi atas program kerja yang di realisasikan, "ujar Salmah Mahir.

Kapolres  Muarojambi AKBP Dedi K Siregar, Sekda Muarojambi Drs. H.  Imbang Jaya, seluruh SKPD lingkup Muarojambi. 
Sementara itu, Penjabat Bupati Muarojambi Kailani SH MHum mengatakan bahwa LKPJ ini disusun berdasarkan hasil kinerja pihak eksekutif selama tahun anggaran 2016 lalu,  dimana Kinerja yang dijalankan oleh SKPD sesuai dengan RPJMD Kabupaten  Muarojambi yang telah disusun sebelumnya.
"Insya Allah pada tahun 2016 lalu program kinerja berjalan sesuai ketentuan yang ada berdasarkan slogan yang kami usung yaitu Muarojambi Melayani, slogan ini menjadi basis kerja seluruh SKPD yang ada khususnya yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik,"ujar Kailani

Sementara untuk realisaai belanja langsung dan langsung yang telah dijalankan terealisasi sebesar 95 persen dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 1,194 Triliun terealisasi sebesar Rp.1,144 Triliun, jumlah ini dinilah sebuah realisasi yang cukup baik meakipun belum dapat dikatakan sempurna.  "realisasi penyerapan anggaran tercapai 95 persen,  angka ini cukup tinggi dan dapat dikatakan cukup maksimal karena semua SKPD telah bekerja dengan baik dan sesuai ketentuan,"imbuh Kailani. (***)