Ini beberapa Dugaan Penyimpangan Pembangunan Jalan Rantau Majo-Tantan

SENGETI- Sorotan tajam atas beberapa kelalaian Dinas PUPR Muaro Jambi dalam melakukan pengawasan pekerjaan Proyek fisik yang dilaksanakan Tahun 2021 ini terus menerus menyeruak ke hadapan Publik.

Dimana kali ini, sorotan tajam ditujukan untuk pembangunan pengerjaan peningkatan jalan Desa rantau Majo – Simpang IV Desa tantan dimana banyak dugaan penyimpangan yang terjadi dan luput dari pengawasan pihak Dinas PU Muarojambi.

Beberapa dugaan pelanggaran dalam pembangunan jalan ini pertama yaitu jalan ini pada tahun 2020 lalu telah mendapatkan anggaran dengan pagu Rp 1,8 milyar dan Pada tahun 2021 jalan tersebut kembali ditingkatn dengan anggaran Rp 1,7 milyar, diduga Walau beda Perusahaan yang melaksanakan namun masih merupakan milik orang yang sama.

Dugaan lainnya yaitu Pada pekerjaan ini, didapati dilapangan, pekerjaan yang diduga tidak sesuai dengan RAB. Seperti pada penimbunan jalan tersebut, yang seharusnya ditimbun dengan tanah lektrik/urugan, malah yang digunakan dengan tanah hitam yang diambil dari tanah kebun desa setempat.

"Pegangbilan tanah ini juga diduga dilakukan secara tidak resmi. Pasalnya, dengan pengambilan tanah di wilayah desa itu, tidak ada pembayaran pajak Galian C nya,"ujar Ketua LMPP Muaro Jambi Syahrial

Sementara anggota DPRD Kabupaten Muarojambi Ulil Amri beberapa waktu lalu juga mengatakan bahwa Dinas PUPR Muaro Jambi memang sangat lemah dalam pengawasan pekerjaan dilapangan sehingga wajar kalau kualitas fisik rendah.

" Beberapa waktu lalu saya meninjau pembangunan Jalan di Jaluko, saya tanya mana pengawas dari Dinas PUPR, mereka menjawab tidak ada, ya jadi saya simpulkan bahwa kurang pengawasan makanya kualitasnya rendah dan akan rusak sebelum usia kemampuan yang diperkirakan sebelumnya,"ujar Ulil Amri.

Lebih lanjut, Ulil Amri menyebutkan bahwa pihak Dewan akan terus menyoroti secara tajam pekerjaan yang dilakukan oleh Dinas PUPR karena ini menyangkut dengan hajat hidup orang banyak.

"Dinas PU ini harus keras kita soroti, pengawasan mereka lemah dilapangan, harusnya Kepala Dinas mengatur dan memastikan stafnya Bekerja dengan baik mengawasi pembangunan, bukan hanya sekedar mendapatkan laporan saja dari bawahan,"tegas Ulil.(nil)