Pemkab Muarojambi Anggarkan BPJS Untuk Ribuan Honorer

SENGETI - Ribuan tenaga kerja non PNS (honorer) di Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi belum tergabung dalam dengan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan.

Sekda Muaro Jambi Budi Hartono dalam kegiatan rapat koordinasi evaluasi kepatuhan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan sektor jasa konstruksi di kantor Bupati menyebut, semua tenaga kerja non PNS ini harus diikut sertakan dalam program ini.

Sesuai dengan amanat pemerintah pusat, pemerintah daerah wajib mengikut sertakan pekerja-pekerja tersebut.

Untuk mengikuti sertakan semua tenaga tersebut, tahun ini pemerintah daerah menganggarkan Rp 708.300.000 untuk 3.935 orang tenaga kerja.

"Saya minta semua tenaga kerja non PNS tergabung dalam program ini," kata Budi Hartono, Kamis (10/2).

Terkait keikut sertaan honorer tersebut, Sekda menyebut jika semuanya ditanggung penuh oleh pemerintah. Tenaga honorer tidak pelru iuran lagi.

Dengan keikutsertaan itu, nantinya jika ada terjadi sesuatu maka sudah ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan.

"Jadi kalau ada sesuatu, baik dari rumah ketempat kerja ataupun sebaliknya terjadi kecelakaan, maka ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan," kata Sekda.

"Itu jaminan kematian dan kecelakaan kerja," lanjutnya.

Kata Budi, pimpinan OPD sangat bedosa jika seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada rekan-rekan non PNS yang mengalami kecelakaan kerja.(era)